Pemerintah Bersikap Tegas, Hentikan Pengeboran Lapindo Baru

Pengeboran Lapindo

Fenomena Lapindo, sampai saat ini masih menjadi bayang- bayang masyarakat, tahun 2006 lumpur lapindo telah menenggelamkan ribuan rumah, terlepas dari kelalaian ataupun bencana alam, hal itu tetap saja harus dipertanggungjawabkan,dan dalam hal ini Lapindo lah yang harus menanggung semua ganti rugi, upaya pemerintah terus dilakukan, masa kepemimpinan Pak Joko Widodo terus mendesak PT. Minarak Lapindo Jaya, agar segera melunasi pembayaran ganti rugi senilai Rp. 781 Miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur Lapindo.

Sementara hal itu belum terselesaikan, Lapindo akan melakukan pengeboran sumur baru lagi, tepatnya di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, (8/1) Sebuah Alat Berat sedang melakukan pengurukan dan pemadatan tanah, sebagai tahap awal pengeboran gas bumi, namun tentunya upaya Lapindo ini, ditentang berbagai pihak, dan pemerintah pun tentunya akan mengehentikan rencana pengeboran sumur gas tersebut, karena dinilai banyak merugikan masyarakat, ditambah persoalan sebelumnya pun tak kunjung usai.

Dirjen Migas Wiratmaja Puja mengatakan “ kami sudah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Hulu Migas, untuk menghentikan rencana pengeboran sumur gas oleh PT. Lapindo Brantas, juga perlu di evaluasi kembali kaitan dengan keamanan sisi aspek geologi maupun sosialnya.

Dan Akhirnya pemerintah turun tangan, dengan mengacu kepada MK mengenai uji materi Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN.

“Berdasarkan keputusan MK Penyelenggara negara harus hadir, kalau tidak, akan disalahkan, dianggap mendiskriminasi rakyat di dalam peta dan diluar peta. Kalau di dalam peta tidak diperhatikan, pemerintah juga salah.” Berikut menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimujono menuturkan.

Share This :

Komentar

About Author

adey777@gmail.com'

Adrian