Mafia Tambang Yang Semakin Merugikan Masyarakat Dan Negara

Mafia Tambang - Alat Berat Blog

Alatberat.com – Pada penghujung tahun 2014 ini, daftar masalah yang masih akan perlu dibereskan oleh pemimpin baru Indonesia Jokowi-Jk masih sangat banyak. Salah satunya adalah tentang mafia sumber daya alam indonesia, yang dikeruk dan mengalir ke kantong para mafia dengan amat mulus karena mereka bermain dengan bayak pihak terkait termasuk para oknum pemerintah itu sendiri.

Hal ini tentu merugikan negara dan masyarakat karena sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan mensejahterakan rakyatnya, ini hanya dinikmati oleh sekelompok golongan mafia tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber media bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan, negara kehilangan 120 ton emas per tahun, akibat tambang emas ilegal.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyebutkan, mafia migas yang berada di Indonesia mampu mengekspor 75 ton batu bara hingga melakukan ilegal tapping.

Tambang Ilegal - Alat Berat Blog

Mungkin angka-angka tersebut dapat lebih tinggi lagi jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah untuk mencegah dan menghilangkan praktek mafia sumber daya alam Indonesia.

Kementerian ESDM menyebutkan ada praktik-praktik mafia di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Bahkan kegiatan mafia ini sudah sangat terstruktur dan ditopang pemodal dari luar negeri.

“Kalau ditanya mafia di sektor pertambangan ada atau tidak? Di kita itu ada, kenakalan itu ada di illegal mining (pertambangan ilegal). Artinya ada suatu kegiatan yang sistemik pertambangan ilegal yang ketika kita sudah basmi tapi terus ada,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar.

Sukhyar mengungkapkan, pertambangan ilegal yang menjadi tempat para mafia tambang ini bermain salah satunya ada di Palu, Sulawesi.

“Kegiatan illegal mining di sana bahkan ditopang pemodal luar negeri. Di Palu itu supervisinya dari luar negeri,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan lagi, tidak hanya di Palu, para mafia pertambangan ini banyak juga bermain di daerah lain yang melibatkan banyak penambang.

“Ini berat bagi negeri kita, apalagi jumlahnya banyak, skalanya ratunya illegal mining, jadi manakala kena (tertangkap) mudah berkembang lagi,” tutup Sukhyar.

Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Ki Bagus Hadikusuma, mengatakan sektor energi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Krisis energi di pelosok Negeri tidak bisa ditutupi-tutupi dengan jargon-jargon pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dan antrian BBM menjadi masalah yang terus berulang tiap tahun. Pemadaman listrik bergilir hingga 10.211 desa yang belum teraliri listrik, merupakan potret salah urus serta kenyataan yang tak bisa diukur dengan angka-angka makro.

“Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)terbukti gagal mengatasi kebutuhan dasar rakyat Indonesia akan energi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Selasa (21/10).

Ki Bagus mengatakan, potret kegagalan masa lalu harus dibenahi bersama-sama dengan personal yang tepat, mengingat carut-marutnya pengelolaan tambang dan energi yang diwariskan.Mulai dari pelanggaran HAM, tumpang tindih perijinan dengan kawasan hutan, membuka investasi secara serampangan, hingga penciptaan ketergantungan yang besar terhadap sumber energi fosil sehingga mendorong pengerukan Sumber daya alam semakin massif.

Carut-marut tata kelola tambang dan energi tersebut, sambung Ki Bagus,tampak dalam berbagai program dan kebijakan yang digagas oleh rezim SBY, mulai dari UU Minerba, Fast Track Program, Low Cost Green Car (LCGC), Masterplan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), hingga permasalahan penyelesaian konflik pertambangan yang ternyata malah banyak menyingkirkan masyarakat.

“Bahkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bentukan SBY juga tak luput dari nilai merah,” ujarnya.

Berbagai konflik pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang selama ini ditangani UKP4, kata Ki Bagus,hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya, seperti dalam kasus tambang bijih besi di Pulau Bangka Sulawesi Utara.

Menurut Ki Bagus, hingga saat ini,nama yang beredar untuk mengisi jabatan Menteri ESDM masih belum bisa dikatakan memiliki kekuatan perubahan yang berorientasi pada penyelamatan dan pemulihan ruang hidup masyarakat. Dari nama-nama yang beredar dari berbagai versi (KAUR, Indo Barometer, Intrans dan nama yang disetorkan pada KPK) seperti Kuntoro Mangkusubroto, Karen Agustiawan dan Effendi Simbolon, dengan rekam jejaknya dalam pemerintahan dan pengelolaan tambang dan energi, maka kecil kemungkinan akan ada perbaikan dalam pengelolaan tambang dan energi ke depan.

“Dari sejumlah nama yang beredar, apakah Jokowi–JK tetap akan melanjutkan kebobrokan pengurusan sumber daya alam (SDA) yang telah dikuasai oleh mafia-mafia tambang,” katanya.

Ki Bagus mengatakan, perubahan yang dijanjikan Jokowi–JKakan sangat ironis dan mengecewakan banyak pihak jika masih menggandeng orang-orang yang menyebabkan kepengurusan SDA tambang dan energi tidak lepas dari tangan-tangan mafia. Presiden Jokowi harus mampu meletakkan tanggung jawab pengurusan SDA tambang dan energi kepada personal yang tak memiliki rekam jejak kegagalan masa lalu dan bagian dari mafia.

“Bukan semata-mata profesional murni atau partai, tapi memiliki integritas dan kapasitas manajerial yang mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa,” tandasnya.

Analisis Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan, Andy William Sinaga, menambahkan dengan mengulur-ulur waktu penentuan komposisi kabinet, Jokowi terkesan telah tersandera oleh kepentingan politik kelompok–kelompok tertentu. Dia meminta Jokowi tidak “galau” dalam menentukan personil kabinetnya agar segera dapat bekerja dengan maksimal.

“Seluruh rakyat Indonesia berharap akan terjadi perbaikan dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Labor Institute Indonesia mengingatkan bahwa peringatan warna merah terhadap calon yang diberikan oleh KPK juga harus dipertimbangkan oleh Jokowi, walaupun personil tersebut adalah orang yang didukung atau direkomendasikan oleh partai politik pendukung.

Tentunya kita berharap Indonesia mampu menekan angka praktek mafia-mafia tambang ini pada era kepemimpinan Jokowi-Jk agar seluruh masyarakat dapat lebih menikmati pemerataan energi dan kesejahteraan tanpa kecuali.

Sumber : berbagai sumber

Share This :

Komentar

About Author

alatberat

Jual Beli Alat Berat No.1 di Indonesia