Jokowi Berjanji Berikan Solusi Untuk Pengusaha Tambang

jkw

Alatberat.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, ada beberapa keluhan utama para pengusaha tambang. Antara lain soal perpajakan, tumpang tindih lahan, hingga perizinan.

“Seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai,” kata Sofyan seusai bertemu Presiden Joko Widodo beserta para pengusaha pertambangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 April 2015.

Pemerintah dan pengusaha sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut satu per satu. Setelah itu, para pengusaha direncanakan akan bertemu dengan beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo juga mengatakan tiga hal tersebut paling banyak dikeluhkan pengusaha tambang. Meski mengeluh, mereka sepakat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan dan mendirikan smelter.

Ini kata Indroyono patut diapresiasi. Apalagi mereka kerap terganjal kendala infrastruktur lahan dan perizinan. “Tapi s‎aya kira semangatnya bagus.”‎

Bahkan dalam pertemuan itu, Indroyono mengklaim tak ada pengusaha pertambangan yang menolak‎ untuk membangun smelter. “Tadi tak ada Newmont dan Freeport. Tapi 20 pengusaha tambang itu saya kira bisa dipakai rujukan,” katanya.

Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Mulawarman mengatakan, Jokowi berjanji untuk mencarikan solusi atas keluhan para pengusaha. “Perizinan, tumpang tindih lahan, ekspor, smelter, hingga pembangkit,” kata dia.

Selain menampung keluhan, Jokowi juga meminta agar para pengusaha meningkatkan nilai ekspor. “Beliau meminta agar jangan terulang kembali dan terlena,” kata Mulawarman.

Arahan Jokowi tersebut merujuk pada kondisi industri pertambangan dalam negeri yang tak melakukan industrialisasi saat harga komoditas sedang tinggi.

Pengusaha, kata Mulawarman, juga meminta kepada presiden untuk memberikan insentif seperti tax holiday. Di beberapa negara besar pemberian fasilitas tax holiday sudah umum. “Contohnya investasi pada industri batu bara yang sedang lesu karena tak ada insentif.”

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Milawarma mengatakan, kebijakan ‘libur bayar pajak’ atau tax holiday bisa diterapkan pemerintah, untuk merangsang bisnis tambang batu bara, di tengah anjloknya harga saat ini. Sehingga pengusaha rajin menambang dan ekspor meningkat.

“Sebagai pengusaha pasti kalau tingkat risikonya tinggi, kemudian pra kondisi pendanaan dan sebagainya, pasti paling gampang adalah diberikan tax holiday,” jelas Milawarma usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Situasi dunia tambang saat ini tidak pasti, sementara modal yang dibutuhkan pengusaha besar. Kebijakan tax holiday ini sudah umum diberikan banyak negara untuk merangsang sektor tambangnya.

“Indonesia pernah menerapkan tax holiday saat pra produksi, saat investasi 10 tahun dibebaskan bayar pajak. Itu diterapkan saat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama, sehingga industri batu bara yang sedang lesu orang investasi besar-besaran karena tax holiday,” ungkap Milawarma.

Belum lagi, saat ini banyak bermunculan teknologi baru pengolahan batu bara, yang memerlukan investasi besar. Perlu perlakuan khusus untuk para penambang batu bara di dalam negeri.

Sementara soal isi pertemuan pengusaha tambang dengan Jokowi, Milawarma mengatakan, Jokowi menampung semua permasalahan yang dikeluhkan pengusaha tambang. Mulai dari perizinan yang tumpang tindih, turunnya ekspor, pembangunan smelter, hingga pembangkit listrik.

“Jadi dalam hal ini Presiden menampung dulu, nantinya akan dicarikan solusinya oleh para menko dan menteri terkait,” kata Milawarma.

Dia menyampaikan Indonesia bisa meningkatkan kapasitas pelabuhan, agar batu bara dalam negeri bisa bersaing dan mengalahkan Australia.

 

Sumber : tempo.co.id dan finance.detik.com

Share This :

Komentar

About Author

alatberat

Jual Beli Alat Berat No.1 di Indonesia